Komisi II Tinjau Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Sumsel

03-03-2020 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menerima cinderamata dari Gubernur Sumsel Herman Daru, di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang. Foto : Ria/mr

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menyoroti persoalan KTP-el yang merupakan salah satu instrumen dasar pemilihan yang kerap bermasalah saat digantikan dengan surat keterangan (suket). Hal tersebuk dikatakan Saan saat meninjau kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Sumatera Selatan (Sumsel).

 

"Di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara), dalam pelaksanaanya, pemilih yang menggunakan suket tidak bisa memilih karena keterbatasan surat suara. Maka sekarang kami ingin lihat pengadaannya di Sumsel ini bagaimana," ujarnya di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (2/3/2020).

 

Menurut Saan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus memastikan ketersediaan blanko KTP-el cukup, terutama di tujuh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada sampai hari pelaksanaannya. Adapun ke-tujuh kabupaten di Sumatera Selatan yang melaksanakan Pilkada 2020 yaitu Kabupaten Pali, OKU Selatan, OKU Timur, Muratara, Musi Rawas, dan Ogan Ilir, dan OKU.

 

Selain KTP-el, pihaknya juga mengecek kesiapan KPU dan Bawaslu Sumsel dalam tahapan pelaksanaan serta pengawasan pilkada, di antaranya pengawasan terhadap kabupaten yang termasuk dalam wilayah rawan Pilkada. Ia juga meminta penyelenggara Pilkada memastikan kecukupan dana hibah dari pemerintah daerah dan harus dikembalikan jika memang masih tersisa.

 

Sementara Ketua KPU Sumatera Selatan Kelly Mariana, mengatakan persiapan Pilkada di tujuh kabupaten berjalan lancar. Saat ini tengah menyelesaikan tahap perekrutan petugas badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara.

 

Tak hanya itu, KPU Sumsel juga sedang memverifikasi berkas administrasi tiga calon perseorangan yang telah lulus syarat pemenuhan dukungan pada tahap pertama. Proses verifikasi ke tiga calon tersebut berlangsung hingga 26 Maret. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...